Jakarta, Metaberita.com – Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara untuk membahas rencana keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan 16 ormas Islam, serta sejumlah kiai sepuh dan pimpinan pondok pesantren dari Jawa Timur hingga Jawa Barat.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan para tokoh ormas menanyakan secara langsung langkah konkret pemerintah dalam melindungi warga Palestina, khususnya di Gaza. Menurutnya, Presiden memberikan penjelasan menyeluruh mengenai rencana Indonesia berpartisipasi dalam misi perdamaian.

Yahya menyebut Indonesia berencana mengirim pasukan perdamaian dengan mandat utama melindungi warga sipil Palestina. Ia menilai Presiden telah memaparkan berbagai pertimbangan strategis dan geopolitik secara rinci sehingga para peserta pertemuan dapat memahami arah kebijakan tersebut.

Baca Juga:Hasil Sidang Isbat, Hari Raya Idul Fitri 1447 H Jatuh pada Hari Sabtu

“Pada level prinsip, seluruh ormas Islam sepakat bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina,” ujarnya.

Ia menambahkan, ormas berharap keterlibatan dalam Dewan Perdamaian Gaza dapat menjadi langkah kolektif antarnegara untuk membantu Palestina secara lebih efektif dan terkoordinasi.

Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengakui sebelumnya terdapat keraguan di kalangan sebagian ormas terkait keikutsertaan Indonesia. Menurutnya, sikap skeptis muncul karena informasi yang diterima belum utuh.

Baca Juga:Lewat Pesan Suara, Gus Yahya Redam Massa Pendukung Gus Yaqut di Depan KPK

Setelah Presiden menjelaskan kondisi global, situasi terkini di Palestina, serta langkah diplomasi yang telah ditempuh Indonesia, Muhammadiyah menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah.

“Setelah mendapat penjelasan lengkap, kami memahami dan mendukung langkah politik pemerintah untuk terlibat di BoP,” kata Abdul Mu’ti.

">

Ketua Syarikat Islam Hamdan Zoelva juga menilai keputusan bergabung dalam forum tersebut sebagai langkah strategis. Menurutnya, kehadiran Indonesia di dalam struktur internasional akan memperkuat posisi diplomasi dalam memperjuangkan kepentingan Palestina.

Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan sejumlah catatan kritis. Wakil Ketua Umum MUI M Cholil Nafis mengungkapkan kekhawatiran agar keterlibatan Indonesia tidak justru melemahkan perjuangan rakyat Palestina.

Ia menyoroti masih berlangsungnya konflik dan belum adanya pengakuan penuh terhadap kedaulatan Palestina. MUI juga menegaskan agar pasukan perdamaian Indonesia tidak terlibat dalam konflik melawan kelompok perlawanan rakyat Palestina.

Cholil mengatakan Presiden merespons kekhawatiran tersebut dengan menegaskan bahwa Indonesia dapat menarik diri apabila misi perdamaian tidak sejalan dengan kepentingan rakyat Indonesia maupun tujuan kemerdekaan Palestina.

“MUI ingin memastikan bahwa keterlibatan Indonesia tidak menjadi legitimasi bagi penjajahan, melainkan benar-benar untuk mendorong perdamaian dan kemerdekaan Palestina,” ujarnya.

Pertemuan tersebut menegaskan adanya dukungan luas dari ormas Islam terhadap peran aktif Indonesia di tingkat global, disertai harapan agar langkah diplomasi tetap berpihak pada perlindungan rakyat sipil dan perjuangan kemerdekaan. (Aan/Metaberita)