Pamekasan, Metaberita.com – Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pamekasan, Selasa (10/2/2026). Aksi berlangsung tertib dengan membawa delapan tuntutan utama terkait keberlangsungan industri hasil tembakau dan perlindungan buruh serta petani.

Massa ditemui langsung oleh Bupati Pamekasan Kholilurrahman bersama Wakil Bupati, perwakilan Bea Cukai Madura, serta jajaran Kepolisian Resor Pamekasan. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menyatakan dukungan terhadap aspirasi yang disampaikan demonstran.

Bupati Kholilurrahman menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mengawal tuntutan petani dan buruh hingga ke pemerintah pusat. Ia bahkan menyatakan komitmennya untuk ikut memperjuangkan aspirasi tersebut langsung di Jakarta.

“Kami sepakat dengan tuntutan yang disampaikan. Mari kita berjuang bersama. Saya siap ke Jakarta untuk mengawal aspirasi ini,” ujar Kholilurrahman di hadapan massa.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada petani dan buruh tembakau karena perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian, khususnya tembakau, dinilai belum optimal. Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu kendala dalam pemerataan pembangunan, meskipun sekitar 67 persen wilayah Pamekasan merupakan lahan pertanian.

Bupati menambahkan bahwa angka kemiskinan di Pamekasan pada awal 2026 menunjukkan tren penurunan. Pemerintah daerah optimistis kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha industri tembakau dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Soroti Tarif Cukai dan Aktivitas Oknum LSM

Dalam orasinya, perwakilan FPBM menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai mengancam keberlangsungan industri rokok lokal Madura. Salah satu orator aksi, Imam Turmudzi, menyampaikan kekhawatiran terhadap kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang dinilai memberatkan pabrikan skala kecil.

Menurutnya, lonjakan biaya produksi membuat industri kecil kesulitan bersaing dan berisiko menghentikan operasional. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak langsung pada buruh pabrik dan petani tembakau.

Selain itu, massa juga menyoroti aktivitas sejumlah oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dinilai meresahkan. Mereka meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum melakukan pendataan serta penertiban organisasi yang tidak memiliki legalitas jelas.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Triyulianto menegaskan bahwa setiap aktivitas sosial, termasuk demonstrasi, harus sesuai dengan aturan hukum. Ia menyatakan pihak kepolisian akan bertindak tegas terhadap pihak mana pun yang melanggar ketertiban umum.

“Jika merasa dirugikan oleh oknum tertentu, segera laporkan. Kami akan tindak tegas. Namun kami juga akan menindak perusahaan atau produk yang melanggar aturan,” tegasnya.

Respons Bea Cukai

Perwakilan Bea Cukai Madura menyampaikan bahwa keluhan terkait tingginya tarif cukai telah diteruskan ke pemerintah pusat. Saat ini pihaknya masih menunggu kebijakan lanjutan.

Bea Cukai juga menegaskan komitmen untuk memperkuat pembinaan terhadap pelaku usaha tembakau, termasuk industri kecil dan UMKM, melalui edukasi regulasi serta pendampingan perizinan.

Delapan Tuntutan Massa

Dalam aksi tersebut, FPBM menyampaikan delapan tuntutan utama, di antaranya penertiban organisasi tanpa legal standing, perlindungan terhadap industri tembakau lokal, kemudahan perizinan usaha, serta permintaan agar kebijakan cukai lebih berpihak pada industri kecil padat karya.

Massa juga mendorong sinergi antara pemerintah, aparat, pelaku usaha, LSM, dan media dalam menjaga keberlanjutan ekonomi Madura yang berbasis sektor tembakau. Mereka berharap kebijakan yang diambil pemerintah mampu melindungi petani dari anjloknya harga tembakau akibat berkurangnya serapan pabrikan besar.

Aksi yang berlangsung damai tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk membangun komunikasi lanjutan antara pemerintah daerah dan perwakilan massa. Demonstran menyatakan siap bersinergi demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat Madura. (Fer/Metaberita)