Pengakuan Israel terhadap Somaliland Guncang Prinsip Integritas Teritorial Afrika

Metaberita.com – Israel menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui Republik Somaliland, wilayah yang telah mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka dan berdaulat. Keputusan ini berpotensi mengubah peta politik kawasan sekaligus menguji penolakan lama Somalia terhadap upaya pemisahan diri wilayah tersebut.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa negaranya akan segera membangun kerja sama dengan Somaliland di sejumlah sektor, termasuk pertanian, kesehatan, teknologi, dan ekonomi. Dalam pernyataan resminya, Netanyahu menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi, memuji kepemimpinannya, serta mengundangnya untuk melakukan kunjungan resmi ke Israel.

Netanyahu menegaskan bahwa langkah pengakuan ini sejalan dengan semangat Kesepakatan Abraham, perjanjian normalisasi hubungan yang ditandatangani pada 2020 atas prakarsa pemerintahan Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump.

Kesepakatan Abraham sendiri membuka jalan bagi normalisasi hubungan diplomatik Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang kemudian diikuti oleh sejumlah negara lain.

Menurut pernyataan pemerintah Israel, deklarasi pengakuan timbal balik ditandatangani bersama oleh Netanyahu, Menteri Luar Negeri Gideon Saar, dan Presiden Somaliland.

Dalam pernyataannya, Abdullahi mengatakan bahwa Somaliland akan bergabung dengan Kesepakatan Abraham. Ia menyebut langkah tersebut sebagai upaya untuk mendorong perdamaian regional dan global, serta menegaskan komitmen negaranya dalam membangun kemitraan, meningkatkan kesejahteraan bersama, dan menjaga stabilitas di Timur Tengah dan Afrika.

Langkah Israel tersebut menuai kecaman keras dari pemerintah Somalia. Kantor Perdana Menteri Somalia menyebut pengakuan itu sebagai tindakan ilegal dan serangan langsung terhadap kedaulatan negaranya, serta menegaskan bahwa Mogadishu tidak akan menerima pengakuan apa pun terhadap Somaliland.

“Pemerintah federal menegaskan komitmennya untuk mengambil seluruh langkah diplomatik, politik, dan hukum yang diperlukan sesuai hukum internasional demi mempertahankan kedaulatan, persatuan, dan batas wilayah Somalia yang diakui secara internasional,” demikian pernyataan tersebut.

Penolakan serupa juga datang dari Uni Afrika. Ketua Komisi Uni Afrika menegaskan kembali komitmen organisasi tersebut terhadap persatuan dan integritas teritorial Somalia, serta memperingatkan bahwa pengakuan terhadap Somaliland berpotensi mengganggu perdamaian dan stabilitas di benua Afrika.

">

Somaliland telah menikmati otonomi de facto sejak 1991, ketika Somalia terjerumus ke dalam perang saudara. Wilayah bekas protektorat Inggris itu relatif stabil dibandingkan bagian lain Somalia, namun hingga kini belum memperoleh pengakuan resmi dari komunitas internasional.

Selama bertahun-tahun, Somalia aktif melobi berbagai pihak internasional untuk menentang upaya pengakuan terhadap Somaliland.

Pemerintah Somaliland berharap pengakuan dari Israel dapat menjadi pemicu bagi negara lain untuk mengikuti langkah serupa, sehingga memperkuat posisi diplomatiknya dan membuka akses ke pasar global.

Sebelumnya, pada Maret lalu, Somalia dan Somaliland sama-sama membantah adanya proposal dari Amerika Serikat atau Israel terkait rencana pemukiman kembali warga Palestina dari Gaza. Pemerintah Somalia secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana tersebut.