Aktivis BMM Gelar Aksi di Kantor Bupati Pamekasan, Soroti Dugaan Pengaturan Proyek dan Mutasi Jabatan

PAMEKASAN, Metaberita.com || Aktivis yang tergabung dalam Barisan Masyarakat Madura (BMM) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pamekasan, Kamis (26/01/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan sejumlah dugaan persoalan yang dinilai berkaitan dengan tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam aksi itu, massa menyoroti dugaan adanya pengaturan proyek fisik, penunjukan konsultan pekerjaan, hingga rencana mutasi jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Dugaan tersebut disebut melibatkan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan Bupati Pamekasan.

Ketua BMM, Sujai, dalam orasinya menyebut bahwa pada Perubahan APBD 2025 terdapat sejumlah kode proyek yang dinilai janggal.

“Kami menemukan beberapa kode khusus proyek yang diduga telah diarahkan melalui orang dekat bupati dan kemudian disebut sebagai pokir dewan,” ujarnya.

Menurut Sujai, dugaan pengkaplingan proyek itu ditemukan di beberapa OPD, di antaranya Dinas Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pamekasan.

Selain proyek fisik, BMM juga menyinggung dugaan intervensi kebijakan oleh pihak lain yang disebut sebagai istri kedua Bupati Pamekasan.

“Kami menduga ada campur tangan dalam pengaturan konsultan pekerjaan di beberapa dinas, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup,” kata Sujai.

Tak hanya itu, massa aksi turut menyoroti rencana mutasi jabatan eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Sujai menyebut adanya dugaan lobi jabatan yang melibatkan pihak tertentu.

">

“Dari data yang kami peroleh, muncul indikasi adanya koordinasi khusus terkait pengisian jabatan eselon III,” ujarnya.

BMM menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut.

“Kami tidak ingin APBD digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Jika perlu, kami akan menggelar aksi lanjutan untuk membuka data-data yang kami miliki,” tegas Sujai.

Menanggapi tuntutan massa, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman membantah seluruh tudingan yang disampaikan. Ia menegaskan tidak pernah memerintahkan siapa pun untuk mengatur proyek.

“Kalau ada yang mengatasnamakan saya untuk meminta jatah proyek, itu tidak benar,” tegasnya.

Terkait tudingan keterlibatan orang terdekat, Bupati Kholilurrahman juga memberikan klarifikasi.

“Saya bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan dan tidak ada intervensi dari pihak keluarga sebagaimana yang dituduhkan,” jelasnya.

Sementara soal mutasi jabatan, Bupati memastikan proses tersebut berjalan sesuai mekanisme.

“Mutasi tidak pernah diberitahukan sebelumnya dan tidak ada kompensasi apa pun. Semua dilakukan sesuai aturan,” pungkasnya.