Pamekasan, Metaberita.com – Ribuan buruh pabrik rokok dan pelaku usaha tembakau yang tergabung dalam Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM) menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jalan Kabupaten, Selasa (10/2/2026). Aksi ini menjadi wadah penyampaian aspirasi terkait keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) lokal.

Massa aksi menyuarakan kekhawatiran atas penegakan hukum yang dinilai berdampak pada aktivitas produksi industri rokok skala lokal. Para peserta membawa poster dan spanduk berisi tuntutan perlindungan terhadap usaha rakyat. Sejumlah pekerja perempuan tampak ikut dalam aksi, sebagian di antaranya membawa anak mereka.

Dari orasi yang disampaikan, para demonstran menilai pendekatan penindakan yang bersifat represif berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor tembakau. Mereka menyebut ribuan keluarga di Madura menjadikan industri tersebut sebagai sumber utama penghidupan.

Salah satu orator menyampaikan kekhawatiran bahwa tekanan terhadap industri lokal dapat memicu persoalan sosial baru jika tidak diimbangi solusi yang jelas.

Minta Pembinaan dan Dialog

Massa aksi menegaskan industri rokok lokal membutuhkan pembinaan berkelanjutan, bukan semata penindakan. Mereka meminta pemerintah daerah bersama aparat terkait membuka ruang dialog untuk merumuskan langkah yang dinilai lebih manusiawi dan berpihak pada keberlangsungan usaha kecil.

Menurut peserta aksi, sektor tembakau merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat Madura. Mereka khawatir tekanan berkepanjangan dapat melemahkan struktur ekonomi rakyat.

Delapan Tuntutan Disampaikan

Koordinator aksi, Kholili, mengatakan demonstrasi berlangsung damai dan bertujuan menyampaikan delapan poin tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.

“Aksi ini bentuk penyampaian aspirasi masyarakat kecil. Kami berharap ada perhatian serius terhadap keberlangsungan buruh dan petani tembakau,” ujarnya.

Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah agar langkah penegakan hukum disertai solusi konkret sebelum dilakukan penindakan, sehingga tidak langsung berdampak pada keberlanjutan usaha, tenaga kerja, dan petani.

Ajakan Kolaborasi Ekonomi Daerah

FPBM menilai aspirasi tersebut merupakan ajakan kolaborasi untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban sosial, serta perlindungan terhadap usaha rakyat. Mereka berharap tercipta iklim investasi lokal yang sehat demi pertumbuhan ekonomi Madura yang berkelanjutan.

“Jika kepastian tidak ada, petani dan buruh menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya,” kata Kholili.

Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, perwakilan massa masih menunggu agenda dialog dengan pemerintah daerah. (Far/Metaberita)