Dugaan Skandal Oknum DPRD Pamekasan, DPRD dan PBB Masih Bungkam

PAMEKASAN, Metaberita.com – Dugaan skandal amoral dan penyalahgunaan kewenangan yang menyeret seorang anggota Komisi II DPRD Pamekasan dari Partai Bulan Bintang (PBB) kian menjadi sorotan publik. Namun hingga kini, belum ada satu pun pernyataan resmi yang disampaikan secara terbuka oleh DPRD Pamekasan, Partai PBB, maupun legislator yang namanya disebut dalam pusaran isu tersebut.

Alih-alih meredam kegaduhan, sikap diam yang ditunjukkan justru memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Persoalan yang awalnya dianggap sebagai ranah etik personal kini berkembang menjadi isu serius terkait kredibilitas lembaga legislatif, tanggung jawab partai politik, serta komitmen penegakan moral pejabat publik.

Sebagai representasi rakyat, DPRD Pamekasan dinilai memiliki kewajiban moral untuk memberikan penjelasan yang transparan. Namun hingga berita ini disusun, belum terdengar sikap resmi dari pimpinan DPRD, Badan Kehormatan, maupun fraksi terkait. Kondisi ini memunculkan persepsi negatif bahwa lembaga wakil rakyat terkesan abai atau bahkan defensif terhadap dugaan pelanggaran di internalnya.

“Ketika menyangkut integritas pejabat publik, diam bukanlah pilihan. Sikap pasif justru memperburuk kepercayaan masyarakat,” ungkap seorang aktivis di Pamekasan.

Sorotan juga mengarah pada Partai Bulan Bintang sebagai partai pengusung. Hingga saat ini, PBB belum menyampaikan klarifikasi atau langkah konkret terkait kadernya yang diduga terlibat kasus tersebut. Padahal, partai politik memiliki peran strategis dalam menjaga etika dan moral kader, khususnya yang mengemban amanah jabatan publik.

“Jika partai memilih bungkam, wajar bila publik mempertanyakan keseriusan penegakan etika internal,” lanjutnya.

Sementara itu, oknum anggota Komisi II DPRD Pamekasan yang disebut-sebut dalam isu ini juga belum pernah tampil ke hadapan publik untuk memberikan penjelasan. Tidak ada bantahan, klarifikasi, ataupun pernyataan resmi yang disampaikan kepada media.

Sikap tersebut dinilai mencerminkan minimnya akuntabilitas, padahal jabatan legislatif menuntut keterbukaan dan tanggung jawab kepada masyarakat.

">

Situasi ini membuat publik berada dalam ketidakpastian informasi. Dorongan agar aparat penegak hukum dan lembaga pengawas turun tangan pun semakin menguat, guna memastikan persoalan ini tidak berhenti sebagai polemik wacana semata.

Sejumlah pihak menilai, jika klarifikasi terbuka terus diabaikan, maka hal ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi demokrasi lokal di Pamekasan, di mana dugaan pelanggaran serius dapat berlalu tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

Hingga berita ini di turunkan, Masih tida ada klarifikasi dan hak jawab dari DPRD Pamekasan, Partai Bulan Bintang, maupun oknum anggota Komisi II yang bersangkutan.