Utang Proyek Whoosh Rp116 Triliun Dibayar Pakai APBN di Era Jokowi, Rosan Siap Negosiasi dengan Tiongkok

Metaberita.com – Istana Kepresidenan memastikan pembayaran kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari komitmen penyelesaian proyek strategis nasional yang nilai pembiayaannya mencapai sekitar Rp116 triliun.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan kesiapan pemerintah untuk menuntaskan kewajiban utang proyek yang dimulai pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penyelesaian ini dinilai penting untuk menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan keberlanjutan operasional kereta cepat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan penggunaan kas negara untuk pelunasan pinjaman kepada para kreditur. Namun, ia menekankan bahwa mekanisme teknis masih dibahas di tingkat pemerintah.

“Iya, pembayarannya menggunakan APBN,” kata Prasetyo saat ditemui di Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa proses negosiasi pelunasan dipimpin oleh Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Perkasa Roeslani. Menurutnya, pembahasan saat ini telah memasuki tahap akhir.

“Laporan terakhir dari rapat di Danantara, prosesnya tinggal finalisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menyatakan bahwa substansi persoalan utang KCJB pada dasarnya sudah menemukan solusi. Pemerintah kini tinggal merumuskan tata kelola pembayaran agar sesuai dengan aturan keuangan negara.

“Yang terpenting permasalahannya sudah selesai. Tata laksananya sedang dibicarakan oleh pemerintah,” kata Bobby di Kompleks Parlemen.

">

Ia menegaskan bahwa arah kebijakan sudah jelas setelah pernyataan Presiden, sehingga pembahasan yang tersisa bersifat administratif dan teknis. “Pokoknya sudah beres,” tambahnya.

Pembengkakan biaya proyek KCJB sebelumnya menjadi perhatian publik. Pemerintah menilai perlu ada skema penyelesaian yang transparan dan terukur agar tidak membebani anggaran jangka panjang. Presiden telah menginstruksikan kementerian terkait untuk merancang formula pembiayaan terbaik, termasuk detail besaran kewajiban yang akan ditanggung negara. (Nul/Metaberita)