PAN Klaim Dekat dengan Nahdliyin, Ketua GP Ansor Jatim: Nahdliyin Bukan Properti Politik

JAWA TIMUR, Metaberita.com – Pernyataan Partai Amanat Nasional (PAN) yang belakangan memperkenalkan diri sebagai “Partai Anak Nahdliyin” mendapat sorotan dari Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) Jawa Timur.

GP Ansor Jatim meminta PAN tidak berhenti pada narasi politik maupun simbol kedekatan dengan warga Nahdlatul Ulama (NU). Menurut mereka, klaim tersebut semestinya dapat dilihat dari sikap, kebijakan, dan keberpihakan yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama kader muda NU yang selama ini aktif mengabdi di tingkat akar rumput.

Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, Musaffa Safril, mengatakan kedekatan dengan Nahdliyin seharusnya tidak hanya dibangun ketika kepentingan politik membutuhkan dukungan.

“Kalau benar ingin merangkul Nahdliyin, jangan hanya merangkul ketika membutuhkan suara. Rangkul juga kader-kadernya ketika mereka sedang bekerja dan mengabdi kepada masyarakat. Jangan sampai di panggung disebut saudara, tetapi di lapangan justru diperlakukan seperti musuh,” ujar Musaffa, Sabtu (5/9/2026).

Sorotan tersebut muncul di tengah semakin intensifnya komunikasi PAN dengan kalangan Nahdliyin. Dalam momentum Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, sejumlah elite PAN hadir di sekitar arena kegiatan melalui ruang publik bertajuk “Teras de’PAN”.

Pendekatan itu kemudian kembali terlihat dalam peringatan HUT ke-28 PAN di Malang. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut PAN sebagai “Partai Anak Nahdliyin”.

Bagi Musaffa, komunikasi politik dengan warga NU merupakan hak setiap partai. Namun, menurutnya, warga Nahdliyin juga memiliki hak untuk mengetahui substansi dari narasi yang sedang dibangun tersebut.

“PAN tentu punya hak untuk mendekati siapa pun. Tetapi Nahdliyin juga punya hak untuk bertanya: apa yang sebenarnya ditawarkan selain slogan?” katanya.

">

Selain persoalan narasi politik, Musaffa juga menyinggung sejumlah laporan yang diterima PW GP Ansor Jawa Timur dari kader di berbagai daerah yang bekerja sebagai tenaga pendamping desa.

Menurut dia, terdapat kader yang mengeluhkan pemindahan atau relokasi tugas ke wilayah lain yang cukup jauh tanpa disertai penjelasan yang dinilai memadai.

Musaffa menilai persoalan tersebut perlu dilihat dari sisi tata kelola dan keadilan dalam kebijakan publik, bukan semata-mata berdasarkan latar belakang organisasi maupun afiliasi politik.

“Ini bukan soal siapa partainya. Ini soal keadilan dalam kebijakan publik. Kalau ada pemindahan, jelaskan dasar dan mekanismenya. Kalau karena evaluasi, tunjukkan indikatornya. Jangan biarkan kader yang sudah lama mengabdi merasa tiba-tiba dipindahkan tanpa penjelasan yang terang,” tegasnya.

Atas persoalan itu, PW GP Ansor Jawa Timur mendorong Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme penempatan, pemindahan, hingga evaluasi tenaga pendamping desa.

Transparansi dinilai penting agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan prasangka atau persepsi bahwa keputusan birokrasi dipengaruhi kepentingan politik tertentu.

Terlebih, posisi Menteri Desa dan PDT saat ini dijabat Yandri Susanto yang merupakan salah satu elite PAN.

“Justru karena Menteri Desa adalah elite PAN, maka standar transparansinya harus lebih tinggi. Jangan sampai setiap kebijakan kementerian kemudian dibaca publik sebagai bagian dari kepentingan politik PAN. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada ruang untuk persepsi seperti itu,” ujar Musaffa.

Musaffa juga mengingatkan bahwa kader muda NU selama ini memiliki peran yang cukup panjang dalam kehidupan sosial masyarakat.

Mereka, kata dia, tidak hanya bergerak dalam aktivitas organisasi, tetapi juga terlibat dalam berbagai persoalan masyarakat, mulai dari pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pertanian, kebencanaan, hingga kegiatan sosial.

Karena itu, ia meminta agar kader muda NU tidak ditempatkan hanya sebagai objek pendekatan politik menjelang momentum elektoral.

“Kader muda NU bukan properti politik. Mereka adalah warga negara yang bekerja dan mengabdi. Jangan karena mereka Nahdliyin kemudian dipandang hanya sebagai konstituen yang bisa didekati menjelang pemilu,” katanya.

Menurut Musaffa, narasi merangkul Nahdliyin justru berpotensi kehilangan makna apabila tidak disertai tindakan yang sejalan.

Ia bahkan menyebut slogan tersebut dapat berubah menjadi sekadar “rayuan gombal politik” jika di satu sisi PAN berbicara mengenai kedekatan dengan Nahdliyin, tetapi di sisi lain muncul persoalan yang membuat kader muda NU merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil.

“Kalau di panggung mengatakan merangkul Nahdliyin, tetapi di lapangan kader-kader muda NU justru merasa dipinggirkan, lalu apa yang sebenarnya dirangkul? Jangan sampai ini hanya rayuan gombal menjelang kebutuhan politik,” imbuhnya.

Musaffa menegaskan kritik yang disampaikan GP Ansor Jatim bukan bentuk permusuhan terhadap PAN sebagai partai politik.

Ia mengatakan GP Ansor menghormati keberadaan seluruh partai politik dan hak mereka untuk membangun komunikasi dengan kelompok masyarakat mana pun.

Namun, ketika menyangkut penggunaan kewenangan negara, menurutnya, aspek keadilan, transparansi, dan profesionalitas harus menjadi perhatian utama.

“Ini bukan soal kami anti-PAN. Tidak. Kami menghormati PAN sebagai partai politik. Yang kami kritik adalah apabila kekuasaan negara digunakan dengan cara yang membuat masyarakat merasa diperlakukan tidak adil,” jelasnya.

Musaffa berharap pemerintah segera memberikan penjelasan mengenai persoalan tenaga pendamping desa yang menjadi keluhan sejumlah kader. Menurutnya, keterbukaan diperlukan agar tidak muncul ketidakpastian maupun prasangka di tengah masyarakat.

Ia kembali menegaskan bahwa kedekatan dengan warga Nahdliyin tidak cukup dibangun melalui simbol maupun pernyataan politik.

“Kalau ingin menjadi bagian dari keluarga besar Nahdliyin, datanglah dengan ketulusan, bekerja dengan keadilan, dan buktikan dengan kebijakan,” pungkas Musaffa.